LEBIH TEPAT FRASA MENYATUKAN DIRI DAN TOMY MICHAEL
Selasa, 02 Juli 2019 - 11:49:29 WIBDibaca: 362 kali
Tulisan milik Tomy Michael berjudul Lebih Tepat Frasa Menyatukan Diri dimuat dalam Media Indonesia 2 Juli 2019.
Akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hasilnya yang akhir dan mengikat, kesemuanya itu adalah pelajaran yang berharga sebagai bahan diskusi di kelas terkait hukum tata negara. Dalam perspektif hukum tata negara darurat maka yang terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya bisa saja diselesaikan melalui tindakan inkonstitusional. Inkonstitusional dalam hal ini bukan melanggar undang-undang dasar seperti melakukan kejahatan kemanusiaan tetapi bagaimana negara menyikapi efek dari pemilihan umum 2019. Bisa saja memberlakukan jam malam, adanya razia besar-besaran, penahanan tanpa prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengucapan seruan-seruan hipokrit.
Beruntungnya, hal-hal demikian tidak dilakukan pemerintah sehingga eksistensi negara tetap terjaga. Adanya hasil dari Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadikan pihak manapun berlapang dada dan besyukur. Pihak yang menang harus dapat menciptakan keadaan kondusif dan setia akan janjinya, pihak yang kalah harus bisa menerima dan siap diajak bekerjasama demi kemajuan bangsa. Saya lebih senang menggunakan istilah menyatukan diri karena term ini berbeda dengan bersatu kembali. Jika menggunakan term bersatu kembali seolah-olah pemilihan umum 2019 sebagai ajang yang memisahkan kedua kubu, tetapi menyatukan diri lebih mengarah pada kesadaran diri sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Menyatukan diri ini seharusnya termasuk bagian hukum karena ia tidak bisa dipandang sebagai gejala hukum namun harus dinormakan agar efek yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan. Mengutip pemikiran Max Weber terkait rumusan hukum maka akan ditemukan tiga klausul rumusan hukum yang terjadi akibat kesepakatan warga masyarakat, persetujuan yang dipertahankan secara mendalam dan pelaksanaan organisasi melalui kekausaan negara. Tentu saja tiga klausul itu harus bersinergi dengan kehendak baik penguasa karena ketika rumusan hukum dicampuradukkan dengan sifat prerogatif penguasa maka akan timbul kekacauan. Hingga saat ini, saya masih belum menemukan formulasi tepat bagaimana membedakan tindakan yang dilakukan atas nama hukum atau yang dilakukan atas nama prerogatif? Keduanya senantiasa bercampur dan saling melengkapi walaupun saat ini hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki indikator yang dikeluarkan oleh Mahkama Konstitusi beberapa tahun lalu.
Kemudian ketika dua kubu melakukan tindakan menyatukan diri maka efek yang terjadi sangatlah luas misalnya saja memberikan contoh nyata kepada generasi muda bahwa mengakui kekalahan dan mengemban kemenangan dengan tanggung jawab adalah hal baik. Efek lainnya yaitu menciptakan suasana pendidikan yang baik. Dalam hal ini, pendidikan yang baik adalah ilmu hukum karena saya bekerja dalam ilmu hukum. Mari dibayangkan sejenak, saya akan mengambil ilustrasi dari dua kubu. Yang pertama ketika kubu menang dan berkeinginan menghambat pihak yang kalah dengan cara memenjarakannya maka pendidikan hukum tidak terberi dengan baik bagi warga negara. Mungkin kubu menang bisa menyudahi konflik dengan teori hukum tata negara darurat, keadaan darurat diciptakan dengan sengaja.
Ilustrasi yang kedua yaitu kubu kalah melakukan tindakan yang dapat menggoyangkan eksistensi negara seperti mempengaruhi massa agar menciptakan keadaan yang kacau balau. Untungnya dua ilustrasi diatas tidak terjadi hingga saat detik ini dan itulah ciri khas Indonesia yang damai dan sejahtera. Jadi tidak ada lagi alasan bertolak pemikiran dengan alasan sebagai pembelajaran dari negara yang menganut demokrasi. Kita sudah tidak tahap belajar lagi namun kita sebagai pelaku. Ketika sudah menyatukan diri maka seyogianya penyebutan nama hewan atas kedua kubu harus dihilangkan.
Untag Surabaya || Fakultas Hukum Untag Surabaya || SIM Akademik Untag Surabaya || Elearning Untag Surabaya