Silabus

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH OTONOMI DAERAH

 

PROGRAM STUDI

:

MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH

:

HUKUM OTONOMI DAERAH

KODE MATA KULIAH

:

732122

BOBOT sks

:

2 sks

SEMESTER

:

II

STANDAR KOMPETENSI

:

Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis aspek-aspek hukum otonomi daerah dalam sistem ketetanegaran Indonesia dan prakteknya secara mendalam.

DOSEN

:

Prof. Zudan Arief., SH., MH

Dr. Hufron, S.H., M.H.

 

No

KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

ALOKASI WAKTU

SUMBER/BAHAN/ALAT

PENILAIAN

1

2

3

4

5

6

1

Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis hubungan antara Negara kesatuan dan otonomi daerah di Indonesia

1.      Negara kesatuan dan otonomi daerah

2.      NKRI dan sejarah politik hukum otonomi daerah

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-I)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

2

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945

Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18, 18A dan I8B UUD NRI Tahun 1945

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-II)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

3

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pembagian kewenangan/urusan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia

1.      Otonomi daerah dan hubungan kewenangan/pembagian kewenangan

2.      Sistem pembagian kewenangan/urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014

3.      Kriteria pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-III)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

4

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis struktur pemerintahan daerah di Indonesia

1.      Peristilahan pemerintah dan Pemerintahan

2.      Kedudukan, kewenangan Kepala Daerah

3.      Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah

4.      Kedudukan Guvernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

5.      Kedudukan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6.      Pengisian Anggota DPRD

7.      Perangkat Daerah

8.      Kepegawaian Daerah

6 x 50 menit

 

(Minggu ke-IV, V & VI)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

5

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis produk hukum daerah

1.      Kewenangan daerah untuk membentuk produk hukum

2.      Jenis-jenis produk hukum daerah

3.      Pembentukan produk hukum daerah

4.      Pengawasan produk hukum daerah

5.      Kekuatan mengikat produk hukum daerah

6.      Penegakan hukum Peraturan Daerah

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-VII & VIII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

6

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah

1.      Pengertian keuangan daerah

2.      Sumber-sumber keuangan daerah

3.      Pengelolaan keuangan daerah

4.      Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah

4 x 50 menit

(Minggu ke- IX & X)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

7

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengertian otonomi khusus dan daerah istimewa

1.      Dasar otonomi khusus dan daerah istimewa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia

2.      Daerah Otonomi khusus dan daerah istimewa di Indonesia

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-XI & XII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

8

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis tentang sistem pemerintahan desa

1.      Pengertian dan kewenangan desa

2.      Unsur-unsur pemerintahan desa

3.      Pengisian jabatan pada pemerintahan desa

4.      Keuangan Desa

5.      Produk hukum desa.

4 x 50 menit

 

(Minggu ke- XIII & XIV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

 

DAFTAR PUSTAKA :

1.         Bagir Manan, “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”, Pusat Studi Hukum FH. UII,     Yogyakarta, 2002

2.         HRE Kosasih Taruna Sepandi, Manajemen Pemerintahan Daerah Era Reformasi Menuju pembangunan Otonomi Daerah, Universal, bandung, 2000.

3.         Hari Sabarno, “Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”, Sinar Grafika, Jakarta,  2007

4.         Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”, Bhuana Ilmu Populer (Kel Gramedia), 2007

5.         M. Arif Nasution, dkk, “Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah”, Mandar Maju, Bandung, 2000

6.         Ni’matul Huda, “Hukum Pemerintahan Daerah”, Nusa Media, Bandung, 2009

7.         Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

8.         Soewoto Mulyosudarmo, “Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi”, Asosiasi pengajat HTN dan HAN Jawa Timur dan inTrans, malang, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.      UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

 

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH KONTRAK INTERNASIONAL

 

PROGRAM STUDI

:

MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH

:

HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

KODE MATA KULIAH

:

732102

BOBOT sks

:

2 sks

SEMESTER

:

II

STANDAR KOMPETENSI

:

Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis aspek-aspek hukum otonomi daerah dalam sistem ketetanegaran Indonesia dan prakteknya secara mendalam.

DOSEN

:

Prof.Isnaeni., SH., MH

Dr. Endang Prasetyawati., SH.,M.Hum

 

 

No

KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

ALOKASI WAKTU

SUMBER/BAHAN/ALAT

PENILAIAN

1

2

3

4

5

6

1

Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis pengertian dan sumber hukum kontrak internasional

Pendahuluan:

1.      Pengertian kontrak internasional

2.      Sumber Hukum Kontrak Internasional

a.       Pemahaman terhadap Art 38 (1) of the Statute of the ICJ

b.      Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969

c.       Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978

d.      Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986

e.       Pembanding dalam pengaturan nasional RI: Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Kontrak Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-I & II)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

2

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis kontrak internasional

Jenis-Jenis Kontrak Internasional

1.      Kontrak Internasional dari segi jumlah pesertanya

2.      Kontrak Internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya

3.      Kontrak khusus atau kontrak tertutup (Treaty Contract)

4.      Kontrak umum atau terbuka (Law-Making Treaty)

5.      Kontrak Internasional dari Segi Prosedur atau Tata Cara Pembentukannya

6.      Kontrak Internasional yang dibentuk melalui dua tahap

7.      Kontrak Internasional yang dibentuk melalui tiga tahap

8.      Kontrak Internasional dari segi jangka waktu berlakunya

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-III & IV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

3

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis Proses pembentukan kontrak internasional dan mulai berlakunya kontrak internasional

 

Proses Pembentukan Kontrak Internasional Dan Mulai Berlakunya Kontrak Internasional

1.      Kapasitas Subyek HI untuk membuat kontrak

2.      Hal-hal teknis dalam pembentukan kontrak (Full Powers, Credentials)

3.      Persetujuan untuk terikat dalam suatu Kontrak Internasional (Penandatanganan, Pertukaran instrumen, Pengesahan/Ratifikasi, Penyetujuan/Approval, Aksesi)

4.      Cara-cara menyatakan persetujuan terikat oleh suatu

5.      Reservasi (Pensyaratan)

 x 50 menit

 

(Minggu ke- V & VI)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

4

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis penataan, penerapan, penafsiran, amandemen dan modifikasi kontrak internasional

 

Penataan, Penerapan, Penafsiran, Amandemen Dan Modifikasi Kontrak Internasional

1.      Pacta Sunt Servanda

2.      Asas Retroaktif

3.      Penafsiran

4.      Pihak ketiga dalam kontrak

5.      Amandemen dan Modifikasi

4 x 50 menit

 

(Minggu ke- VII  & VIII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

5

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis ketidaksahan, pengakhiran dan penundaan bekerjanya suatu kontrak internasional

Ketidaksahan, Pengakhiran Dan Penundaan Bekerjanya Suatu Kontrak Internasional:

1.      Ketidaksahan Kontrak Internasional (Kekeliruan, Penipuan, Kecurangan, Paksaan, Jus Cogens)

2.      Pengakhiran

3.      Penundaan

4.      Pengawasan Ketidakmungkinan Pelaksanaan

5.      Clause Rebus Sic Stantibus

6.      Akibat-Akibat dari ketidaksahihan, pengakhiran, dan penundaan bekerjanya kontrak

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-IX & X)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

6

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis kontrak internasional dalam perspektif hukum nasional dan hukum regional

Kontrak Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Regional

1.      Pemahaman terhadap aliran Dualisme dan Monisme (Primat HI dan Primat HN)

2.      Makna Art 27 of the Vienna Convention 1969

3.      Pengujian Hukum Nasional terhadap Eksistensi Hukum Internasional

4.      Pengujian Hukum Regional terhadap Eksistensi Hukum Internasional

4 x 50 menit

(Minggu ke- XI & XII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

7

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa kontrak internasional

Penyelesaian sengketa kontrak internasional

2 x 50 menit

(Minggu ke- XIII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

8

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa kontrak internasional

Anatomi kontrak internasional dan praktek membuat kontrak internasional

2 x 50 menit

(Minggu ke- XIV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

 

DAFTAR PUSTAKA :

Instrumen Internasional

1.      Charter of Association of Southeast Asian Nations, 2007

2.      Charter of United Nations

3.         Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations  and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (1970).

4.      Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China, 2002

5.         ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001, Part Two.

6.      Statute of the International Court of Justice (ICJ)

7.      Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969

8.      Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978

9.      Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986

Instrumen Nasional

1.      Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

2.      Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

3.      Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Kontrak Internasional

 

Case Law

1.      Advisory Opinion of the ICJ concerning Reservation of Genocide Convention, 1951.

2.      Decision of the European Court of Justice (ECJ) in Kadi/Yusuf Case

3.       Supreme Court of the United States,Case No. 06–984, Jose Ernesto Medellin, Petitioner V. Texas, 2008

4.      Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

 

Buku

1.      Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2,Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005.

2.      Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1998.

3.      I Wayan Parthiana, Hukum Kontrak Internasional Bag: 1, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2002.

4.      ------------------------, Hukum Kontrak Internasional Bag: 2, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.

5.      Malcolm D. Evans, International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2006.

6.      Malcolm N. Shaw, International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003

7.      Martin Dixon, Textbook on International Law, 6th Edition, Oxford University Press, New York, 2007.

8.      Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2003.

 

9.      Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), CV. Armico, Bandung, 1985.

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH HUKUM DAN MASYARAKAT

PROGRAM STUDI

:

MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH

:

HUKUM DAN MASYARAKAT

KODE MATA KULIAH

:

731052

BOBOT sks

:

2 sks

SEMESTER

:

I

STANDAR KOMPETENSI

:

Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan hukum dalam perspektif sosiologis agar penegakan hukum juga memenuhi prinsip nilai dasar kemanfaatan.

DOSEN

:

Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

 

 

No

KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

ALOKASI WAKTU

SUMBER/BAHAN/ALAT

PENILAIAN

1

2

3

4

5

6

1

Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis Beberapa perspektif dan konsep mengenai hukum dan Perbedaan antara hukum dan masyarakat dengan Sosiologi Hukum

Beberapa perspektif dan konsep mengenai hukum dan Perbedaan antara hukum dan masyarakat dengan Sosiologi Hukum

1.      Tiga perspektif dan konsep tentang hukum

2.      Perbedaan antara sosiologi hukum dengan Hukum dan Masyarakat

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-I)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

2

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antara hukum dan ilmu-ilmu sosial

Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial:

1.      Pengertian ilmu hukum dan Ilmu social dan perbedaan paradigmanya

2.      Peranan ilmu social terhadap ilmu hukum

3.      Hukum dalam perspektif perkembangan (Emile Durkheim dan Max Weber)

4.      Masyarakat dan pembuatan hukumnya

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-II)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

3

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis bekerjanya hukum dalam  masyarakat

Bekerjanya hukum dalam  masyarakat:

1.      Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social

2.      Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa social (Chambliss-Seidman)

3.      Hukum sebagai mekanisme pengintegrasi (Harry C Breidemeier)

4.      Teori structural fungsional (Talcott Parsons)

4 x 50 menit

 

(Minggu ke- III & IV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

4

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

 

Penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

1.      Pengertian penegakan hukum

2.      Penegakan Hukum: Ide dan pengorganisasiannya

3.      Unsur-unsur dalam Penegakan Hukum

4.      Penegakan hukum dan struktur masyarakat

 

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-V & VI)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

5

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis Budaya Hukum

 

Budaya Hukum

1.      Pengertian budaya hukum

2.      Pembagian budaya hukum (internal dan eksternal)

3.      Peranan budaya hukum dalam penegakan hukum

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-VII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

6

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis Hukum dan perubahan sosial

 

Hukum dan perubahan sosial

 

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-VIII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

7

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan Hukum dan Ekonomi

 

 

Hukum dan Ekonomi

1.      Hubungan antara hukum dan ekonomi (peranan hukum dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa).

2.      Hubungan antara factor ekonomi dengan kepatuhan hukum

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-IX)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

8

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan Hukum dan Politik

Hukum dan Politik

1.      Hubungan antara hukum dan politik

2.      Politik Hukum Nasional

3.      Hukum Sebagai Produk Politik

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-X)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

9

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan Hukum dan Alih Teknologi

 

Hukum dan Alih Teknologi

1.      Pengertian Teknologi dan alih teknologi

2.      Jenis-jenis alih teknologi (komersial dan non komersial)

3.      Peranan hukum dalam pelaksanaan alih teknologi

4.      Implikasi UU Paten (Lisensi paten) terhadap pelaksanaan alih teknologi di Indonesia

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-XI)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

10

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan Hukum dan Kebijakan publik

 

Hukum dan Kebijakan publik

1.      PublikPengertian Kebijakan Publik

2.      Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik

3.      Analisis Dampak Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-XII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

11

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis Hukum Progresif

Hukum Progresif

1.      Pengertian Hukum Progresif

2.       Wajah Hukum Progresif

3.      Karakter Hukum Progresif

4.      Spirit Hukum Progresif

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-XIII & XIV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

 

DAFTAR PUSTAKA :

  1. Soemitro, Ronny Hanitijo, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985.
  2. -----------, Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV Agung, Semarang, 1989.
  3. Soekanto, Soerjono dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.
  4. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, UMS Press, Surakarta, 2002.
  5. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980.
  6.  Suteki, Integrasi Hukum dan Masyarakat, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
  7. Ronny Hanitijo S., Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah- Masalah Hukum, CV Agung, Semarang, 1989.
  8. Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, 1985.
  9. Chambliss, William J. & Robert B, Seidman, Law, Order dan Power, Westtly Publishing Co, Massachusset, 1971
  10. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tt.
  11. Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation, 1986.
  12. Santos, Boaventura de Sousa, Toward A New Common Sense Law, Science and Politics in The paradigmatic Transition, Routledge, New York, USA, 1995.

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH HUKUM INVESTASI

PROGRAM STUDI

:

MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH

:

HUKUM INVESTASI

KODE MATA KULIAH

:

732132

BOBOT sks

:

2 sks

SEMESTER

:

II

STANDAR KOMPETENSI

:

Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis aspek-aspek hukum dan kebijakan investasi langsung dan tidak langsung yang dapat diaplikasikan baik dalam lingkungan nasional, regional maupun global.

DOSEN

:

Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., M.H.

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.H.

 

 

No

KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

ALOKASI WAKTU

SUMBER/BAHAN/ALAT

PENILAIAN

1

2

3

4

5

6

1

Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis dasar investasi langsung dan tidak langsung dalam perspektif hukum dan kebijakan

Dasar investasi langsung dan tidak langsung dalam perspektif hukum dan kebijakan

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-I)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

2

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis anatomi investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

Anatomi investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-II)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

3

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis sejarah investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

Sejarah investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

2 x 50 menit

 

(Minggu ke-III)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

4

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan-ketentuan pokok dalam investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

Ketentuan-ketentuan pokok dalam investasi langsung dan tidak langsung di Indonesia

6 x 50 menit

 

(Minggu ke-IV, V & VI)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

5

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis aspek-aspek hukum trans nasional investasi langsung dan tidak langsung

Aspek-aspek hukum trans nasional investasi langsung dan tidak langsung

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-VII & VIII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

6

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan hukum kebijakan investasi langsung dan tidak langsung

Perbandingan hukum kebijakan investasi langsung dan tidak langsung

4 x 50 menit

(Minggu ke- IX & X)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

7

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa Investasi

Penyelesaian sengketa Investasi

4 x 50 menit

 

(Minggu ke-XI & XII)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

8

Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis strategi dan implementasi pembenahan investasi

strategi dan implementasi pembenahan investasi

4 x 50 menit

 

(Minggu ke- XIII & XIV)

Power Point, LCD Proyektor, Hand Out, Buku Ajar

Tes Tertulis

 

DAFTAR PUSTAKA :

1.      Adolf, Huala, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindi, Jakarta, 2004

2.      Anoraga, Panji, Perusahaan Multinasional, Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Jakarat, 1995

3.      Gautama, Sudargo, Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Yurisprudensi Indoensia dalam Perkara Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1994

4.      Somarajah, M, The International Law on Foreign Investmen, Cambridge, UK, 2004

5.      Supancana, IBR., Kerangka hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia, Jakarta, 2006

Supancana, IBR., Aspek-Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa PMA di Indonesia, BPHN, 2007 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH FILSAFAT ILMU

 

PROGRAM STUDI

:

MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH

:

FILSAFAT ILMU

KODE MATA KULIAH

:

731012

BOBOT sks

:

2 sks

SEMESTER

:

I

STANDAR KOMPETENSI

:

Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisis hakikat, tujuan dan fungsi ilmu dalam kehidupan manusia 

DOSEN

:

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.H.

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.

 

Read more: RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (MAGISTER HUKUM) PADA MATA KULIAH FILSAFAT ILMU