Tri Dharma Dosen

Karya Buku "Pengaturan Pelaksana Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi

Menjelang tahun 2018 yang segera berakhir maka disitulah Erny Herlin Setyorini menghasilkan karyanya. Hasil penelitiannya dituangkan dalam buku berjudul Pengaturan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi, dikatakan bahwa diversi seharusnya keadilan hukum itu sendiri.

Gebyah-Uyah Dan Populisme

Tulisan karya Tomy Michael dimuat dalam Media Indonesia 5 November 2018.

Ketika suatu negara terbentuk karena ingin dunia yang damai, itu hal absurd. Pemikiran yang diutarakan Immanuel Kant tersebut sepertinya tidak relevan diandaikan terjadi di Indonesia saat ini. Tidak relevannya karena muncul persepsi dari masyarakat yang gebyah-uyah pada provokator. Provokator dalam tulisan ini bukanlah se seorang yang berteriak-teriak di tengah. Kerusuhan agar massa semakin beringas, tetapi ia ialah seorang yang mencintai populisme. Ketika populisme mengakomodasi keinginan diri seseorang yang merupakan tokoh publik, maka mengarah pada provokasi. Tokoh publik sering menegasikan makna demokrasi dalam dirinya meskipun aristokrasi ialah yang terbaik menurut filsuf-filsuf kuno. Kemudian dengan ‘wibawa’ yang sebetulnya ialah keinginan kelompok tertentu, maka populisme pada akhirnya memecah belah berbagai golongan masyarakat. Contohnya saja Duterte, yang bertindak liar dengan kebijakan antinarkobanya. Di satu sisi, tindakannya membuat pihak pembenci narkoba bertepuk tangan. Namun, bagaimanakah kelompok masyarakat yang menjadi pengedar narkoba dengan berbagai alasan sosialnya? Duterte tidak peduli dan ia tetap berjalan sesuai kehendaknya. Contoh kedua yaitu ketika Donald Trump dalam kampanyenya mengatakan kelompok muslim dilarang masuk Amerika. Janji yang begitu mencekam itu terbukti membawa mereka ke puncak pimpinan suatu negara. Ketika mereka terpilih, siapakah yang salah? Bisa masyarakat, bisa tokoh publik tersebut, atau memang itulah puncak dari suatu keinginan banyak orang. Apabila populisme ala Duterte dan Trump diterapkan di Indonesia dalam hal menyampaikan pendapat, negara pun bisa runtuh. Mungkin negara akan kuat jika tokoh publik betul-betul menyadari atas apa yang diucapkannya. Ucapan-ucapan yang keluar harus dapat menyatukan rakyat. Artinya, kebaikan bersama ialah hal utamanya. Analoginya, sebagai yang mengakui demokrasi di Indonesia, tetapi cara-cara bertindaknya yang tidak demokratis mendapat legitimasi dari negara. Hal demikian ialah paradoksnya.Sebagai penutup, apakah populisme menghasilkan provokator atau provokator menggerakkan populisme? Saya akan memberi kata ya. Populisme hanya menghasilkan provokator karena tidak adanya pemikiran reflektif pada dirinya. Namun, jika jawaban ya tersebut dikaitkan dengan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cara terampuh mencegah provokasi pemecah bangsa ialah pasal tersebut. Jadi, adakalanya negara wajib mencampuri urusan yang sangat pribadi sekali atas rakyatnya karena dengan demikian negara itu hadir.

Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks)

Karya Tomy Michael berjudul Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks) telah dipaparkan dalam Seminar Nasional Penguatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Bangsa Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Berbasis Pada Keberagaman Dan Gotong Royong, yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 1 Agustus 2018. Selain itu diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional Seminar Nasional Penguatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Bangsa Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Berbasis Pada Keberagaman Dan Gotong Royong. Berikut abstraknya Fakultas Hukum saat ini tidak berdiri dalam humaniora atau sosial. Fakultas hukum adalah ilmu hukum yang sui generis. Akibat kekhususannya, maka Fakultas Hukum sebetulnya tidak memiliki program studi dan pembagian hukum seyogianya tidak ada, namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibutuhkan kekhususan dalam suatu keilmuan. Permasalahan hukum demikian menjadikan Fakultas Hukum kesulitan untuk melakukan Tri Dharma sesuai Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dengan menggunakan penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka disertai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ditemukan bahwa Fakultas Hukum haru melepaskan diri dari sifat eksklusif yang menekankan pada penelitian hukum normatif ataupun empiris. Penelitian yang bersifat ortodoks tidak dapat menjadi penyeimbang penelitian hukum yang modern. Penelitian hukum harus merambah pada metode campuran dan mengutamakan penafsiran sehingga tercapai tujuan hukum paling tinggi yaitu keadilan hukum.

Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Timur)

Karya terbaru di bulan November 2018 milik Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden berjudul Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Timur) telah terbit. Hasil penelitian yang dibiayai oleh Kemenristekdikti dari Skema Penelitian Dosen Pemula 2017-2018.

Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PDP 2018

Pada 25 Oktober 2018, LPPM Untag Surabaya mengadakan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Pengembangan Inovasi Menuju Persaingan Global", dimana seminar ini didahului dengan pemaparan oleh narasumber Jusuf Irianto, dimana ia mengatakan bahwa peneliti harus bekerjasama dengan peneliti-peneliti lainnya di luar kampus bahkan lintas negara. Hal ini menjadi penting karena penelitian itu harus bisa dinikmati oleh siapapun, kuncinya adalah kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan siapapun. Setelah pemaparan tersebut, Kristoforus Laga Kleden dan Tomy Michael memaparkan Skema Penelitian Dosen Pemula dimana dalam salah satu hasilnya, pemenuhan hak perkawinan menurut Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 sangat kecil terjadi di Indonesia namun cara mengubah paradigma masyarakat terhadap LGBT yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah.