Tri Dharma Dosen

Pokoknya Kampanye Das Sollen

Tulisan milik Tomy Michael dimuat pada Harian Media Indonesia, 27 September 2018.
Calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) memasuki era kampanye panjang. Lebih dari enam bulan menurut saya sangat cukup untuk mengetahui kebaikan, ketulusan dan kelicinan dari masing-masing cawapres 2019. Jika kampanye nanti memuliakan keinginan banyak pihak dimana masing-masing kandidat menerima pancingan dari kandidat lainnya seperti tes sholat dan tes bahasa Inggris maka apakah itu msih dikategorikan cara seksi menarik massa untuk memilihnya? Sepertinya tidak karena ketika usulan-usulan yang sifatnya sangat subjektif itu diterima maka kesiapan menjadi pemimpin patut dipertanyakan. Masih ada cara kreatif lainnya yang bisa digunakan tim sukses untuk menunjukkan eksistensi diri.
Cawapres bisa melangsungkan kampanye dengan debat berargumentasi terhadap tema-tema yang kekinian misalnya bagaimanakah seorang presiden mengatasi permasalahan hukum ketika semakin banyak yang melegalkan penggunaan narkotika demi pengobatan. Apakah sang calon masih bertindak konservatif atau memiliki pemikiran radikal terkait tema tersebut. Bisa juga dengan bagaimana melindungi langit di Indonesia yang luas itu dengan baik sehingga tidak ada satelit mata-mata dari negara lain karena kedaulatan konstitusi kita belum mengatur dengan baik hingga menangani hoaks yang semakin hari sulit dikendalikan.
Waktu yang panjang ini harus digunakan untuk berkampanye dengan menunjukkan program dan solusi rasional ketika program tersebut tidak dapat dijalankan. Selain itu persiapan negara dalam menghadapi laju perkembangan hukum di negara lain harus diperhatikan. Ketika Negara India sudah menjadikan Sungai Gangga sebagai subjek hukum maka Indonesia pun bisa membentuk suatu subjek hukum sehingga keberadaannya menjadi norma peremtori di negara lain. Bisa saja Selat Madura menjadi saingan Sungai Gangga. Sesungguhnya ketika pemimpin memiliki ide liar yang rasional maka akan menjadi kampanye menarik. Kita sudah harus meninggalkan kampanye cara mengatasi pengangguran, cara mengatasi krisis moneter, cara mengatasi peredaran sampah, cara mengatasi mie dengan boraks atau cara mengatasi kemacetan di kota-kota besar Indonesia.
Mungkin usulan yang saya tulis terkesan awang-awang namun saya melihatnya dari sudut pandang hukum karena negara yang baik itu ketika pemimpinnya mampu mengusulkan peraturan perundang-undangan yang meraba das sollen. Ketika das sollen sudah diraba maka eksistensi masyarakat setelah pemimpin tersebut tiada akan tetap terjamin. Jadi ketika seorang calon pemimpin melakukan kampanya maka disitulah kebaikan artifisial itu terlihat.