Tri Dharma Dosen

Lebih Tepat Frasa Menyatukan Diri Dan Tomy Michael

Tulisan milik Tomy Michael berjudul Lebih Tepat Frasa Menyatukan Diri dimuat dalam Media Indonesia 2 Juli 2019.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hasilnya yang akhir dan mengikat, kesemuanya itu adalah pelajaran yang berharga sebagai bahan diskusi di kelas terkait hukum tata negara. Dalam perspektif hukum tata negara darurat maka yang terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya bisa saja diselesaikan melalui tindakan inkonstitusional. Inkonstitusional dalam hal ini bukan melanggar undang-undang dasar seperti melakukan kejahatan kemanusiaan tetapi bagaimana negara menyikapi efek dari pemilihan umum 2019. Bisa saja memberlakukan jam malam, adanya razia besar-besaran, penahanan tanpa prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengucapan seruan-seruan hipokrit.

Beruntungnya, hal-hal demikian tidak dilakukan pemerintah sehingga eksistensi negara tetap terjaga. Adanya hasil dari Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadikan pihak manapun berlapang dada dan besyukur. Pihak yang menang harus dapat menciptakan keadaan kondusif dan setia akan janjinya, pihak yang kalah harus bisa menerima dan siap diajak bekerjasama demi kemajuan bangsa. Saya lebih senang menggunakan istilah menyatukan diri karena term ini berbeda dengan bersatu kembali. Jika menggunakan term bersatu kembali seolah-olah pemilihan umum 2019 sebagai ajang yang memisahkan kedua kubu, tetapi menyatukan diri lebih mengarah pada kesadaran diri sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Menyatukan diri ini seharusnya termasuk bagian hukum karena ia tidak bisa dipandang sebagai gejala hukum namun harus dinormakan agar efek yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan. Mengutip pemikiran Max Weber terkait rumusan hukum maka akan ditemukan tiga klausul rumusan hukum yang terjadi akibat kesepakatan warga masyarakat, persetujuan yang dipertahankan secara mendalam dan pelaksanaan organisasi melalui kekausaan negara. Tentu saja tiga klausul itu harus bersinergi dengan kehendak baik penguasa karena ketika rumusan hukum dicampuradukkan dengan sifat prerogatif penguasa maka akan timbul kekacauan. Hingga saat ini, saya masih belum menemukan formulasi tepat bagaimana membedakan tindakan yang dilakukan atas nama hukum atau yang dilakukan atas nama prerogatif? Keduanya senantiasa bercampur dan saling melengkapi walaupun saat ini hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki indikator yang dikeluarkan oleh Mahkama Konstitusi beberapa tahun lalu.

Kemudian ketika dua kubu melakukan tindakan menyatukan diri maka efek yang terjadi sangatlah luas misalnya saja memberikan contoh nyata kepada generasi muda bahwa mengakui kekalahan dan mengemban kemenangan dengan tanggung jawab adalah hal baik. Efek lainnya yaitu menciptakan suasana pendidikan yang baik. Dalam hal ini, pendidikan yang baik adalah ilmu hukum karena saya bekerja dalam ilmu hukum. Mari dibayangkan sejenak, saya akan mengambil ilustrasi dari dua kubu. Yang pertama ketika kubu menang dan berkeinginan menghambat pihak yang kalah dengan cara memenjarakannya maka pendidikan hukum tidak terberi dengan baik bagi warga negara. Mungkin kubu menang bisa menyudahi konflik dengan teori hukum tata negara darurat, keadaan darurat diciptakan dengan sengaja.

Ilustrasi yang kedua yaitu kubu kalah melakukan tindakan yang dapat menggoyangkan eksistensi negara seperti mempengaruhi massa agar menciptakan keadaan yang kacau balau. Untungnya dua ilustrasi diatas tidak terjadi hingga saat detik ini dan itulah ciri khas Indonesia yang damai dan sejahtera. Jadi tidak ada lagi alasan bertolak pemikiran dengan alasan sebagai pembelajaran dari negara yang menganut demokrasi. Kita sudah tidak tahap belajar lagi namun kita sebagai pelaku. Ketika sudah menyatukan diri maka seyogianya penyebutan nama hewan atas kedua kubu harus dihilangkan.

Hufron, Sad Praptanto Wibowo Dan Narasumber PHPU 2019

Hari ini 20 Juni 2019 dosen Hufron bertindak sebagai narasumber dalam Diskusi Ilmiah pada kegiatan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sementara itu, dosen Sad Praptanto Wibowo melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Jatim. Siapa pencinta HTN...

Esensi Menghujat Dan Mengkritik

Tulisan milik Tomy Michael berjudul Esensi Menghujat Dan Mengkritik dimuat dalam Harian Media Indonesia 16 Mei 2019.

Dalam keadaan terpaksa, segala sesuatu dapat dilakukan dan hal yang dilakukan bisa berdampak buruk atau mengarah pada kebaikan. Ketika seseorang melakukan hujatan maka ucapan-ucapan tersebut seringkali berisi kebencian. Penyebabnya bisa saja karena pihak ketiga, ingin menyelesaikan masalah secara cepat atau dengan menghujat maka ketenangan hidup diperoleh.

Sebetulnya menghujat bagi saya sendiri tidak sekadar meluapkan rasa emosi, muak dan ketidaksukaan tetapi kepada siapa hal itu ditujukan adalah patut diperhatikan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka segala tingkah laku selalu diawasi oleh hukum. Pemahaman diawasi hukum seringkali ditafsirkan sebagai pengekangan akan kebebasan individu dalam mengekspresikan dirinya sehingga tudingan untuk menghapus pasal-pasal subversif tetap ada. Di Indonesia sendiri ketika seorang menghujat maka ada beberapa pasal yang bisa dikenakan antara lain kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik tetapi keberadaan pasal tersebut tidak dapat dimaknai secara tekstual saja sehingga ada berbagai jenis putusan Mahkamah Konstitusi untuk meniadakan yang menimbulkan ketidakadilan hukum

Adakalanya hujatan yang muncul akibat mengekor dari pencetus hujatan pertama sehingga seluruhnya tertarik untuk mengikutinya. Bisa juga hujatan itu muncul akibat ketidaktahuan akan implikasi suatu norma hukum akan dirinya. Memang secara normatif, siapapun yang menghujat bisa dipidana dengan berbagai delik (biasa atau aduan) namun apakah dengan memidanakan orang yang menghujat akan menghasilkan keadilan hukum? Efek jera adalah penjara dan ketika itu terus dilakukan maka hujatan-hujatan akan mengalami pembiasan makna. Bisa saja, seorang anak kecil yang menghujat bapaknya karena tidak diperbolehkan naik sepeda motor karena belum memiliki surat ijin mengemudi akan mendekam dalam penjara.

Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah ketika hujatan semakin sering didengar dan hasilnya pun juga berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketika saya berbincang dengan ahli filsafat, ia mengatakan bahwa segala hal mempengaruhi seseorang terkait hujatan apalagi di era sebelum dan sesudah pemilu. Kemudian mengatasinya dengan memberi pemahaman akan makna Pancasila sehingga itulah yang harus menjadi landasan sebelum berucap dan bertindak.

Saya setuju dengan pendapatnya namun Pancasila tidak bisa sekadar dipahami dalam waktu singkat, ia harus melalui permenungan yang lama. Cara pragmatisnya yaitu dengan mengenalkan hukum secara dini kepada siswa di pendidikan dasar serta adanya diskusi-diskusi santai akan hal-hal yang sekiranya itu tidak apa-apa di masyarakat namun dalam hukum itu tidak boleh. Maksud frasa “tidak apa-apa di masyarakat” misalnya seperti membuang puntung rokok sembarangan, menggunakan lampu mobil berwarna putih atau parkir di jalanan umum. Pencegahan memang harus giat dilakukan karena apabila suatu hal buruk menjadi kebiasaan yang dapat diterima secara universal maka ia pun berubah menjadi norma. Jalan terakhirnya, hukum pun wajib mengikutinya. Jadi mengatasi hujatan yang paling sederhana yaitu dengan mengkritik dan memberikan jalan keluar yang rasional. Saya yakin hujatan itu akan hilang dengan secara cepat.

Mahkamah Konstitusi Bukan Tuhan

Tulisan milik Tomy Michael dalam Media Indonesia 12 Juni 2019.

Sungguh setelah pemilu maka tugas yang terberat adalah Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi (MK) karena mereka yang berjumlah sembilan orang harus benar-benar bersikap independen. Sikap independen ini juga sebetulnya dipengaruhi dari kelompok manakah mereka memperoleh dukungan (perhatikan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945). Apakah menyerahkan permasalahan perselisihan tentang hasil pemilu kepada MK adalah tindakan yang tepat? Sangat amat tepat karena MK adalah jalur terakhir dan apabila ada yang ingin menolaknya maka bisa dengan constitutional question. Bagi saya sendiri, constitutional question masih jarang dilakukan karena tidak seluruh kasus dapat dilakukan proses tersebut. Walaupun telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tetapi constitutional question jika ingin diterapkan dalam perselisihan tentang hasil pemilu maka mengubah UUD NRI Tahun 1945 harus dilakukan.

Kembali ke pokok permasalahan terkait keraguan kinerja MK maka pertanyaan kedua yang muncul adalah seberapa jujurkah MK memberikan putusannya? Jawabannya kembali akan tujuan hukum apakah yang dicari melalui MK? Keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum atau keekonomisan hukum? Tentu saja jika bersandar pada pemikiran hukum saat ini yaitu keekonomisan hukum maka mediasi adalah cara terbaik dimana sesuatunya bisa terselesaikan dengan win-win solution. Tetapi mediasi bisa dilangkahi di suatu waktu karena banyak faktor. Menurut Tom Bingham (favorit penulis) dikatakan bahwa An assessment of the facts may of course be necessary and will depend on the effect made by the evidence on the mind of the decision-maker dan hal itulah yang harus dipahami ketika menyerahkannya kepada MK. Penyerahan ke MK tidak sebagai luapan kekecewaan melainkan itu adalah hak konstitusi dari setiap warga negara.

Dalam kasus ini, pemahaman akan hakikat MK mutlak diperlukan. MK tidak boleh dipandang sebagai untaian benang kusut karena ia akan mengurainya. Dengan demikian, pihak siapapun akan menyerahkan jalannya peradilan kepada MK pasti bahagia. MK memang bukan Tuhan yang bisa memberikan kepuasan hati tetapi jika kita tidak mengganggap mereka adalah wakil Tuhan maka sia-sialah adanya perubahan UUD NRI 1945 sejak tahun 1999.

Banyak hal yang akan dicapai bangsa ketika menyerahkan pokok permasalahan kepada MK antara lain mengajarkan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan sesuai norma hukum (perhatikan juga eksistensi Mahkamah Agung), penerimaan akan putusan MK adalah bentuk tanggung jawab terbesar sebagai subjek hukum dan keberlangsungan pemerintahan tetap ada karena terkait kemaslahatan orang banyak.

Sebagai penutup, saya membaca tulisan berjudul Natural Law and the Human City karya Russel Hittinger bahwa “Wherever a plurality of rational agents seek through their united action a common good, and whenever there is a plurality of valid means for achieving the end, there will be need for binding directives of a general rather kind, obligating the group to follow this means rather than another one”, atas pemahaman demikian maka mengikuti segala sesuatu pada akhirnya akan membawa kebaikan juga hanya kebaikan itu apakah sekadar diikuti karena kesadarannya sendiri atau ada kuasa yang lebih tinggi diatasnya. Jadi yang saya inginkan sebetulnya penormaan ketika hasil resmi pemilu diumumkan yaitu kewajiban mengucapkan salam kepada pihak pemenang atau sedikit memodifikasi Pasal 33 undang-undang perkawinan ke dalam undang-undang pemilu. Itu satu-satunya pasal yang menurut saya membuat dunia bisa berdamai.

Menyumbang Atau Menyewakan Suara

Tulisan milik Tomy Michael dimuat dalam media Indonesia edisi 9 April 2019 berjudul Menyumbang Atau Menyewakan Suara
 
Apakah salah ketika seseorang melakukan golongan putih (golput) pada pemilu mendatang? Tentu saja banyak jawaban yang dapat diutarakan. Tetapi ketika seseorang merasa tidak puas dengan partai peserta pemilu maka cara yang bisa dilakukan antara lain melakukan kritik dalam debat terbuka, melakukan golput, melakukan pembenahan dengan masuk ke dalam sistem, mengadakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan hingga melakukan demonstrasi secara tertib. Apabila mengacu Pasal 515 UU No. 7-2017 tentang Pemilihan Umum dimana “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Tentu saja selaras dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 39-1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.
Atas dasar itu ketika seseorang mengajak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) daripada golput sebetulnya itu bisa dipidana karena termasuk melanggar hak asasi manusia. Terkesan aneh memang namun ketika seseorang memiliki keyakinan politiknya sendiri dengan alasan apapun maka itulah implikasi hukumnya. Hanya ketika golput terjadi dalam jumlah yang besar maka kebaikan yang diinginkan itu tidak bisa tercapai karena kebaikan itu tidak tersalurkan. Mungkin pertanyaan lainnya muncul seperti apakah ketika saya memberikan suara akan mengubah negara, toh suara saya hanya satu dan tidak berpengaruh kepada partai? Justru hal demikianlah yang harus diubah paradigmanya, ketika kita memilih dengan argumen untuk mencegah yang buruk terjadi maka hal tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Tentu saja kita memilih bukan dengan mencoblos secara berulang kali dalam kertas yang sama, merobek kertas atau mencoretnya karena itu sama saja merusak hakikat pemilu.
Berita golput selalu menarik massa karena golput dianggap bentuk perlawanan yang masih relevan padahal di era teknologi tinggi, golput bukanlah cara terbaik namun dengan masuk ke sistem maka apa yang kita inginkan demi kemajuan bangsa akan tercapai. Selain itu, pendidikan akan pemilu harus tetap digiatkan oleh negara secara rutin tidak hanya pada waktu mendekati pemilu atau pilkada saja. Pendidikan akan pemilu tidak sekadar menusuk, mencontreng dan melipat kertas suara tetapi ada makna hukum didalamnya. Ketika seseorang memilih salah satu calon maka ia dengan percaya melakukan alienasi pada mereka selama waktu tertentu. Alienasi ini tentu saja dilindungi oleh hukum karena pada akhirnya para calon yang terpilih harus mempertanggungjawabkan sewaktu kampanye. Kemudian bisa diberikan kepada pemahaman juga bahwa golput terjadi bisa karena banyak alasan seperti nama yang tidak terdaftar, pemahaman akan pemilu yang tidak luas (pemilih memahami pemilu sebagai ajang politik praktis) atau memang dia menyadari akan haknya sebagai golput.
Andaikata pun pada akhirnya golput dapat dipidana maka kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan dalam ilmu khususnya ilmu hukum. Mencampurkan hak dan politik adalah kesalahan terbesar abad ini. Jadi yang harus dipahami bahwa pernyataan golput dapat dipidana sama halnya dengan lirik Dua Lipa berjudul IDGAF “Your time is up, i’ll tell you why”.