Tri Dharma Dosen

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan tentang Mewujudkan Zero Conflict Di Perusahaan Dengan Penerapan Norma Ketenagakerjaan

Acara Bimtek Pembinaan Norma Ketenagakerjaan tentang Mewujudkan Zero Conflict Di Perusahaan Dengan Penerapan Norma Ketenagakerjaan. Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H., sebagai narasumber di Aula Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada 10 Oktober 2018. Bimtek ini dihadiri sebanyak 80 orang dari unsur manajemen perusahaan (pengusaha).

Strengthening the Institution’s Sovereignty as the Implementation of Pancasila Democracy

As a system, democracy has been an alternative in certain types of activities of the state. Historically, democracy was born in the ancient Grece rotating state of the city which became the main feature in its democracy. It then grew becoming the main characteristic of the form of governement by the people since generally democracy means people (demos) and government (kratos) although in much earlier time the meaning of demos did not include the people in it. In Indonesia, the conception of democracy as a means of people and governement is stated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which broadly differ from the original conception of democracy in Greece. Indonesia democratic system is the embodiment of Pancasila therefore it is also known as Pancasila democracy. To show its development, Pancasila democracy had been implemented in national election every five years, but yet, it does not increase the wuality of the elected public officials. Having this said, we need to answer whether national election is the proper method in the implementation of Pancasila democracy? Since the result of the national election from the last twenty years since reformation does not show significant changes between the quality of public officials and the Pancasila democracy. Karya yang ditulis oleh Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini dan Sendy Krisna Puspitasari berjudul Strengthening the Institution’s Sovereignty as the Implementation of Pancasila Democracy ini dimuat dalam Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.76, 2018. Semakin banyak Dosen FH Untag Surabaya yang menghasilkan karya internasional, hal ini sebagai salah satu jalan untuk mengenalkan FH Untag Surabaya ke kancah internasional.

UKBH 19 September 2018

Pada 19 September 2018, UKBH FH Untag Surabaya yang diwakili oleh Irit Suseno sedang memberikan konsultasi hukum terkait agunan suatu objek hukum.

Pokoknya Kampanye Das Sollen

Tulisan milik Tomy Michael dimuat pada Harian Media Indonesia, 27 September 2018.
Calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) memasuki era kampanye panjang. Lebih dari enam bulan menurut saya sangat cukup untuk mengetahui kebaikan, ketulusan dan kelicinan dari masing-masing cawapres 2019. Jika kampanye nanti memuliakan keinginan banyak pihak dimana masing-masing kandidat menerima pancingan dari kandidat lainnya seperti tes sholat dan tes bahasa Inggris maka apakah itu msih dikategorikan cara seksi menarik massa untuk memilihnya? Sepertinya tidak karena ketika usulan-usulan yang sifatnya sangat subjektif itu diterima maka kesiapan menjadi pemimpin patut dipertanyakan. Masih ada cara kreatif lainnya yang bisa digunakan tim sukses untuk menunjukkan eksistensi diri.
Cawapres bisa melangsungkan kampanye dengan debat berargumentasi terhadap tema-tema yang kekinian misalnya bagaimanakah seorang presiden mengatasi permasalahan hukum ketika semakin banyak yang melegalkan penggunaan narkotika demi pengobatan. Apakah sang calon masih bertindak konservatif atau memiliki pemikiran radikal terkait tema tersebut. Bisa juga dengan bagaimana melindungi langit di Indonesia yang luas itu dengan baik sehingga tidak ada satelit mata-mata dari negara lain karena kedaulatan konstitusi kita belum mengatur dengan baik hingga menangani hoaks yang semakin hari sulit dikendalikan.
Waktu yang panjang ini harus digunakan untuk berkampanye dengan menunjukkan program dan solusi rasional ketika program tersebut tidak dapat dijalankan. Selain itu persiapan negara dalam menghadapi laju perkembangan hukum di negara lain harus diperhatikan. Ketika Negara India sudah menjadikan Sungai Gangga sebagai subjek hukum maka Indonesia pun bisa membentuk suatu subjek hukum sehingga keberadaannya menjadi norma peremtori di negara lain. Bisa saja Selat Madura menjadi saingan Sungai Gangga. Sesungguhnya ketika pemimpin memiliki ide liar yang rasional maka akan menjadi kampanye menarik. Kita sudah harus meninggalkan kampanye cara mengatasi pengangguran, cara mengatasi krisis moneter, cara mengatasi peredaran sampah, cara mengatasi mie dengan boraks atau cara mengatasi kemacetan di kota-kota besar Indonesia.
Mungkin usulan yang saya tulis terkesan awang-awang namun saya melihatnya dari sudut pandang hukum karena negara yang baik itu ketika pemimpinnya mampu mengusulkan peraturan perundang-undangan yang meraba das sollen. Ketika das sollen sudah diraba maka eksistensi masyarakat setelah pemimpin tersebut tiada akan tetap terjamin. Jadi ketika seorang calon pemimpin melakukan kampanya maka disitulah kebaikan artifisial itu terlihat.

Seminar Nasional Call For Paper Semateksos 3 Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam Seminar Nasional Call For Paper Semateksos 3 Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0. FH Untag mengirimkan SYofyan Hadi, WIwik Afifah, Kristoforus Laga Kleden, Tomy Michael, Rena Vania Putri dan Dewi Trisnawati sebagai pemakalah pada 13 September 2018 di Gedung Rektorat ITS.