Tri Dharma Dosen

Hal Menyimpang Dalam Demokrasi

Tulisan Tomy Michael berjudul Hal Menyimpang Dalam Demokrasi dimuat dalam Harian Media Indonesia Edisi 20 Februari 2019.

Apakah yang disimpangi oleh pemerintah dalam demokrasi? Tentu saja salah satunya adalah kebebasan yang terbatas. Demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi Athena era Platon melainkan demokrasi yang telah bercampur dengan berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut berupa ajaran agama, budaya, egoisme kekuasaan, individualistik hingga tujuan akhir yang tak terbatas. Hingga saat ini eksistensi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengartikan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran denganlisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Tentu saja undang-undang ini harus dipahami dengan kepala dingin dengan tidak membandingkan dengan undang-undang hak asasi manusia namun ia harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) khususnya Pasal 18 dan Pasal 19. Secara ortodoks, kedua pasal ini mencerminkan manusia era para filsuf. Saya tidak mungkin menuliskan seluruh pasalnya dan menyadari ini tidak mendidik karena mengutip isi pasal dengan tidak utuh. Dimana ditentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, kemudian pasal berikutnya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Ketika undang-undang mengatur pemikiran seseorang maka hal apakah yang mau dicapai? Mungkin negara khawatir akan pikiran manusia yang bebas itu sehingga membahayakan pemerintahannya. Jika membaca buku Platon berjudul Statesman maka akan ditemukan ujaran “And here I will interpose a question: What are the true forms of government? Are they not three—monarchy, oligarchy, and democracy?”, mungkin pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara definitif tetapi dipraktikkan terlebih dahulu barulah diketahui jawaban terbaiknya.

Oleh karena itu, kebebasan berpikir sebetulnya bersifat ilusi karena kita hanya diberi kesempatan berpikir tanpa bisa mewujudkannya secara utuh. Andaikata pun negara memberi kebebasan berpikir secara utuh maka seluruhnya akan bersentuhan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hingga saat inipun saya masih mengkultuskan ilmu hukum karena ia mengatur segala hal tentang manusia yaitu mulai pembentukan janin, hidup hingga kematian. Dari pemikiran demikian walaupun kebebasan berpikir dibatasi namun kebebasan berbicara tanpa dasar tidak dibatasi, salah satu fakta hukumnya yaitu banyak ditemukan frasa “cukup jelas” di setiap peraturan perundang-undangan kita.

Paradigma Dan Penegakan HAM Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Buku hasil Penelitian Dosen Pemula 2018 yang dilakukan oleh Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi telah terbit serta berjudul Paradigma Dan Penegakan HAM Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas. Buku ini telah melalui diskusi dan penelitian panjang antara lain wawancara, FGD, seminar hasil yang dinilai oleh Kemenristekdikti hingga diskusi dalam kelas. Isi buku ini mengupas disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia.

Tidak Selalu Menyangkut Tanah Dan Air

Tulisan Tomy Michael berjudul Tidak Selalu Tanah Dan Air dimuat dalam Harian Media Indonesia 29 Januari 2019.
Di antara kita pasti menyatakan bahwa air yang turun dari langit dan tanah yang jatuh dari atas bukit dalam volume yang besar adalah bencana alam. Dimana bencana alam yang demikian selalu menghasilkan tanggapan positif dari masyarakat mulai adanya donasi melalui rekening bank, penyaluran kebutuhan sehari-hari, bimbingan konseling bagi masyarakat yang terdampak hingga doa bersama. Apakah mungkin Tuhan bisa semarah demikian untuk menegur masyarakat apalagi beberapa kejadian seperti banjir, longsor hingga lindu terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.
Sesungguhnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diketahui bahwa bencana terbagi menjadi tiga yaitu alam, nonalam dan sosial, khusus bencana sosial dalam Pasal 1 angka 4 diartikan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kemudian di Penjelasan Umum ditulis bahwa bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.
Sebetulnya undang-undang ini wajib diterapkan saat ini mengingat banyaknya konflik terjadi (sebetulnya sudah sering terjadi) yang disebabkan karena perbedaan politik, unsur SARA hingga polemik tidak berujung akan selesai. Menurut saya, bencana sosial ini menjadi fokus utama karena bencana alam dan nonalam berujung pada bencana sosial. Tetapi apakah bencana sosial dapat berujung pada bencana alam dan nonalam? Dalam keyakinan yang tinggi, saya lebih setuju bencana sosial bisa menyebabkan bencana nonalam karena ketika terjadi konflik sosial dalam masyarakat maka akan muncul kekuasaan dalam kelompok-kelompok tertentu. Masing-masing dari mereka menyuarakan apa yang dianggap baik dalam lingkup terbatas. Di dalam undang-undang bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ketika masyarakat hanya peka akan bencana alam, maka pemerintah harus mampu membuat terobosan agar masyarakat tanggap akan bencana sosial.
Terobosan itu bisa dilakukan misalnya dengan mengenalkan mata pelajaran kebencanaan yang fokusnya pada nonalam serta sosial, adanya kader-kader penyuluh kompeten bencana sosial di tiap-tiap kecamatan, penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang menciptakan bencana sosial tanpa tendensi politik hingga gencar melakukan sosialisasi bencana sosial agar ada perubahan paradigma dalam masyarakat.
Mungkin hal sulit dilakukan bagi masyarakat yang tidak terkena imbas bencana sosial yaitu hal memberi. Bukan uang, bukan makanan, bukan obat-obatan tetapi sebetulnya rasa aman. Undang-undangan menjelaskan secara detail terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, namun saya lebih senang akan pemulihan dampak piskologis sebagai hal utama. Jadi ketika bencana sosial menjadi tren di beberapa negara maka sosialisasi buang sampah pada tempatnya harus segera dikurangi jam tayangnya dan diganti dengan sosialisasi bencana sosial.

Memaknai Sumpah Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kepala Staf Angkatan

Tulisan Tomy Michael berjudul Memaknai Sumpah Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kepala Staf Angkatan telah terbit pada Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2019 (278-282). Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/2001), dijelaskan bahwa Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Muncul Perpres No. 61-2018 dan konsideransnya bahwa Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan, harus mengucapkan sumpah pada saat pelantikan. Permasalahan hukumnya yaitu di dalam Pasal 3 Perpres No. 61-2018 yang sifatnya terbatas.Perpres No. 61-2018 bertentangan dengan semangat Pancasila walaupun didalamnya telah mengatur bagi yang berkepercayaan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa Demi Allah diganti dengan kalimat lain.

Harapan Rasional Dan Hukum Alam

Opini Tomy Michael berjudul Harapan Rasional Dan Hukum Alam dimuat dalam Media Indonesia edisi 27 Desember 2018.

Berwisata ke Sumatera Utara yang dimulai dari Siantar, Haunatas, Pangutangan hingga Tarutung maka harapan yang muncul adalah harapan rasional. Rasional ini dikarenakan sepanjang perjalanan banyak kuburan khas batak hingga penciri batak lainnya. Di Surabaya hal ini bisa ditemukan namun tidak sebanyak di kota-kota tadi. Mungkin saat ini rasa semangat kita muncul namun dengan perkembangan teknologi maka ada dua kemungkinan yaitu rasa semangat asli tetap bertahan atau rasa semangat milik orang lain yang mengambilnya. Bisa juga rasa cinta tiba-tiba yang mendalam muncul ketika ada permasalahan.

Lantas harapan yang harus dimiliki pemerintah adalah menjaga keberagaman di Indonesia karena itulah kebanggaan kita. Indonesia sudah sangat berumur dan keberagaman tersebut tidak boleh digantikan dengan apapun kecuali musim hujan dan musim kemarau. Harapan ini harus dikuatkan dengan komitmen dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Penguatan yang dilakukan pemerintah wajib menyebar benih cinta Indonesia melalui pendidikan dasar dan adanya sanksi tegas terhadap pelaku persekusi yang ingin mengganti Pancasila.

Dengan harapan ini maka cita-cita yang diinginkan sejak kemerdekaan bisa tetap berjalan. Benih cinta Indonesia ini dapat berwujud kegiatan berupa adanya upacara bendera yang tiap minggu dilakukan, adanya mata pelajaran penguatan Pancasila (bukan dengan penafsiran tersendiri seperti butir-butir Pancasila) atau pertukaran pelajar antar provinsi untuk pengenalan lebih kompleks akan SARA. Sedangkan argumen atas sanksi tegas terhadap pelaku persekusi terhadap mereka yang menolak Pancasila ialah sebagai kelanjutan usaha tegas dari pemerintah. Karena seringkali ketika Pancasila ingin diganti maka masyarakat hanya berteriak melalui sosial media dan terbagi menjadi pihak pro dan kontra. Pelaku persekusi menurut saya adalah penjajah masa kini karena dengan berbekal A akan muncul B, C atau D.

Ketika pemerintah bertindak lembut dan tegas dalam mempertahankan Indonesia maka wujud negara benar-benar ada. Walaupun seluruh usaha telah dilakukan namun ada hambatan mutlak yaitu hukum alam. Keberadaan hukum alam tidak dapat dihindari namun bisa dilewati dengan kemauan yang kuat. Sekiranya harapan rasional telah terpenuhi maka harapan lainnya bisa terlaksana di tengah-tengah hukum alam. Selamat menikmati tahun 2019 dengan kejayaan artifisial.